REMBANG – Pendapatan daerah Kabupaten Rembang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bertambah Rp3 miliar. Dengan penambahan tersebut, pendapatan daerah Rembang disepakati menjadi Rp1,602 triliun.
Penyesuaian anggaran tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Sulistiyono, saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rembang, Senin (7/9/2026).
Sulistiyono mengatakan angka pendapatan daerah mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pendapatan daerah yang semula dalam rancangan KUA-PPAS sebesar Rp1.599.350.438.583, disepakati menjadi Rp1.602.350.438.583,” kata Sulistiyono.
Kenaikan Rp3 miliar tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rancangan awal, PAD ditetapkan sebesar Rp476.569.176.530.
Setelah pembahasan, PAD disepakati menjadi Rp479.569.176.530 atau bertambah Rp3 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer tidak mengalami perubahan. Nilainya tetap sebesar Rp1.122.781.262.053.
Dengan demikian, total pendapatan daerah Kabupaten Rembang dalam KUA-PPAS 2027 menjadi Rp1.602.350.438.583.
Belanja Daerah Juga Bertambah Rp3 Miliar
Di sisi belanja, terdapat penyesuaian dengan nominal yang sama. Rancangan belanja daerah sebelumnya sebesar Rp1.595.850.438.583.
Setelah pembahasan, belanja daerah disepakati menjadi Rp1.598.850.438.583 atau mengalami penambahan Rp3 miliar.
“Total surplus defisit dalam rancangan sebesar Rp3.500.000.000, pembahasan menjadi Rp3.500.000.000,” ujarnya.
Sementara pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp1 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,5 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan neto baik dalam rancangan maupun hasil pembahasan tetap sebesar Rp3,5 miliar.
“Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan Rp0,” kata Sulistiyono.
KUA-PPAS 2027 Disetujui DPRD
Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut akhirnya disetujui seluruh anggota DPRD Rembang yang hadir dalam rapat paripurna.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dan Bupati Rembang Harno.
Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf mengatakan KUA dan PPAS merupakan dua dokumen penting yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD.
“KUA menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan. PPAS menjadi acuan teknis perangkat daerah dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah,” kata Rouf.
Rouf menjelaskan pembahasan KUA-PPAS 2027 merupakan tindak lanjut penyampaian rancangan oleh Bupati Rembang kepada DPRD melalui surat Nomor 900.1.11.1/1203/2026 tertanggal 21 Juli 2026 tentang Pengiriman Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), komisi bersama Badan Anggaran, hingga Badan Anggaran bersama TAPD.
“Dalam pembahasannya dilakukan melalui beberapa tahapan, baik oleh Komisi bersama OPD, Komisi bersama Badan Anggaran maupun Badan Anggaran bersama TAPD,” jelasnya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, penyusunan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
(daf/daf)
Comments are closed.