REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan penjelasan terkait aspirasi ratusan guru honorer yang tergabung dalam Paguyuban Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Rembang di ruang rapat paripurna, Selasa (13/1), menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Dalam audiensi itu, para guru honorer mempertanyakan kejelasan nasib mereka setelah batas akhir penataan tenaga honorer yang ditetapkan pemerintah pusat hingga 31 Desember 2025. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan tata kelola kepegawaian, termasuk di sektor pendidikan.
Ketua Paguyuban GTT dan PTT Rembang, Jefry Rossa Sanjaya, menyampaikan kekhawatiran terkait masa depan guru honorer, baik yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun yang belum.
“Kami mempertanyakan, setelah 31 Desember 2025 nanti nasib kami seperti apa, baik yang sudah masuk Dapodik maupun yang belum,” ujar Jefry.
Selain itu, pihaknya juga meminta kejelasan peluang bagi guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik agar masih bisa diusulkan masuk sistem. Jefry juga mengusulkan agar seleksi CPNS maupun PPPK ke depan dapat memprioritaskan putra-putri daerah Rembang.
“Mengingat lulusan PPG Prajab dan Daljab di Rembang cukup banyak, sementara seleksi sebelumnya masih didominasi peserta dari luar daerah,” imbuhnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dindikpora Rembang, Chrismastuti, menjelaskan bahwa guru honorer yang telah terdaftar di Dapodik masih dapat menerima honorarium melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Sementara guru honorer di luar Dapodik belum dapat difasilitasi karena belum ada dasar regulasi.
“Yang masuk Dapodik masih bisa berjalan dengan pendanaan BOS. Sementara yang di luar Dapodik belum bisa terfasilitasi karena tidak ada dasar regulasinya,” jelasnya.
Chrismastuti menambahkan, sejak 2024 pembukaan Dapodik telah ditutup seiring diberlakukannya UU ASN 2023. Di Kabupaten Rembang, jumlah guru honorer yang tercatat di Dapodik saat ini terdiri dari 68 GTT dan 51 PTT, atau total 119 orang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih, menegaskan bahwa guru GTT yang terdaftar di Dapodik masih diakui secara regulasi dan dapat didanai melalui BOS sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025. Untuk guru honorer yang belum terdata, pemerintah daerah masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.
“Kebijakan saat ini masih mengacu pada juknis BOS. Untuk yang belum masuk Dapodik, kami masih menunggu regulasi lanjutan terkait kepegawaian,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih, menyatakan DPRD memahami kegelisahan para guru honorer, khususnya yang belum masuk Dapodik. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang dapat dijadikan dasar untuk mengakomodasi mereka.
“Kami prihatin. Ke depan Dinas Pendidikan perlu melakukan pendataan menyeluruh, baik yang masuk Dapodik maupun yang belum, serta memetakan kebutuhan guru di tiap sekolah,” ujarnya.
Gunasih menambahkan, persoalan ini akan disampaikan kepada kementerian terkait dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui berbagai forum, termasuk rapat kerja dan reses bersama DPR RI. DPRD berharap segera ada solusi bagi guru honorer yang telah lama mengabdi namun terkendala regulasi, termasuk persoalan batasan usia PPG Prajab.
(daf/daf)
Comments are closed.