Rembang–Polemik Pemerintah Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus bergulir, Komisi I DPRD Rembang menggelar rapat penting yang melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, dan Sekretaris Daerah (Sekda). Acara yang berlangsung di ruang Banggar DPRD berlangsung panas, terutama setelah munculnya somasi dari warga Rembang yang meminta kejelasan dan tindakan tegas terkait masalah tersebut.
Abdul Muid, anggota DPRD dari Komisi I,dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa pemanggilan dinas terkait merupakan langkah strategis untuk mendorong Inspektorat agar segera mendengarkan somasi yang disampaikan oleh masyarakat. “Kami menilai hal ini sangat penting agar polemik PPPK yang tidak akan selesai bisa segera diselesaikan. Masyarakat bisa mendapatkan kepastian,” dia, (10/4).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah PPPK di Rembang. Diskusi musim panas pun tak terhindarkan, di mana anggota DPRD menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen dan penempatan PPPK. “Kami berharap Inspektorat dapat memberikan penjelasan yang memadai dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambah Abdul Muid.
Ia berharap akan ada langkah nyata dari instansi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah bersifat larutan-larut, terutama yang berkaitan dengan PPPK.
(roy/daf)
