REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang mengumpulkan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG), mitra, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rapat koordinasi di Lantai 4 Gedung Setda Rembang, Kamis (12/2/2026). Rakor digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pola kerja sama lintas sektor.
Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ menegaskan, program MBG tak hanya sebatas pembagian makanan bagi anak-anak. Menurutnya, program ini harus dirancang sebagai strategi terpadu yang menyentuh aspek peningkatan gizi, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Kita ingin membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya soal dapur, tetapi ada keterkaitan antara petani, peternak, koperasi, BUMD, sampai penerima manfaat,” ujar Hanies.
Ia menyebut, gagasan tersebut sekaligus menjawab aspirasi yang muncul dalam Musrenbangcam di 14 kecamatan. Sejumlah petani dan peternak mengeluhkan hasil panen dan ternak yang belum terserap maksimal. Karena itu, Pemkab mendorong agar mereka dapat terhubung langsung dengan SPPG di tiap kecamatan.
“Kami tidak mau MBG justru menjadi pemicu keresahan. Program ini harus jadi solusi konkret,” tegasnya.
Pemkab juga mendorong SPPG berperan lebih luas, tidak hanya sebagai penyedia makanan, tetapi juga agregator dan off taker produk pertanian, perkebunan, serta peternakan lokal. Skema link and match dinilai penting agar ada kepastian volume, kualitas, harga, dan kontinuitas pasokan. Camat diminta mengoptimalkan peran BUMDes dan BUMDesma untuk mendukung ekosistem tersebut.
Saat ini, dari total 109 SPPG yang direncanakan, sebanyak 59 unit telah beroperasi di Kabupaten Rembang. Pemda menargetkan jumlah itu terus bertambah seiring penguatan sistem dan kesiapan sumber daya.
Selain penguatan ekosistem pangan, Hanies menekankan pentingnya keamanan pangan dan kesehatan lingkungan. Ia meminta pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta pemeriksaan kualitas air dilakukan secara berkala guna mencegah gangguan keamanan pangan.
Dalam rakor itu, Hanies juga menyoroti temuan pemorsian makanan yang dinilai belum sesuai standar anggaran. Ia meminta alokasi dana per porsi direalisasikan penuh agar kualitas dan kecukupan gizi tetap terjaga.
“Kalau memang jatahnya Rp 10 ribu per porsi, jangan sampai hanya direalisasikan Rp 7 ribu atau Rp 8 ribu. Gizi dan kualitas harus jadi nomor satu. SOP harus diterapkan dengan baik,” katanya.
Menjelang Ramadan, Pemkab meminta kejelasan skema pelaksanaan MBG, termasuk kemungkinan penyediaan makanan kering atau kebijakan lain yang akan diatur melalui surat edaran resmi. Hanies juga mendorong adanya business matching antara SPPG dan BUMD, serta dukungan perbankan bagi pengelola yang membutuhkan tambahan modal.
“Kita ingin MBG benar-benar menjadi solusi, membangun ekosistem yang sehat, dan tidak menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.
(daf/daf)
