Rembang – Komisi II DPRD Rembang baru-baru ini mempertanyakan kinerja PT Rembang Bangkit Sejahtera (RBSJ). Sebuah perusahaan milik daerah yang selama empat tahun terakhir tak menyetorkan dividen sepeser pun kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.
Pertanyaan itu mencuat dalam sebuah rapat dengar pendapat yang sedianya menghadirkan Direktur Utama PT RBSJ, Jalaludin. Namun, ketidakhadiran Jalaludin justru menambah kekecewaan di kalangan anggota dewan.
Joko Supriadi, salah satu anggota Komisi II, menyampaikan kekecewaannya dengan tegas.
Ia menilai, sebagai pengelola berbagai aset strategis seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pelabuhan, PT RBSJ seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini sangat miris, mengingat potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah, tetapi tidak ada satu pun setoran dividen selama bertahun-tahun,” ujar Joko, Selasa (13/5).
Menanggapi sorotan tersebut, Jalaludin kemudian memberikan keterangan secara terpisah. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mencari tambahan modal dan mengembangkan usaha baru yang lebih menjanjikan.
Menurutnya, tahun ini merupakan momentum penting untuk mengundang investasi, baik di sektor kelautan maupun darat.
“Kami sedang melakukan pemetaan ulang agar usaha RBSJ tidak tercampur dengan kegiatan lama. Fokus kami adalah membangun usaha yang sehat dan berkelanjutan,” jelas Jalaludin.
Ia juga menyebutkan bahwa sejauh ini perusahaan masih mengandalkan aset yang tersedia dan berupaya menyelesaikan berbagai beban keuangan yang diwarisi dari masa lalu.
“Alhamdulillah, beban RBSJ mulai berkurang,” tutupnya.
Hingga kini, DPRD Rembang masih menunggu penjelasan resmi dan langkah konkret dari RBSJ terkait ketidakadaan dividen.
Harapannya, ke depan perusahaan ini bisa lebih transparan dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
(kyv/daf)
