Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berhasil menghimpun anggaran Rp 100 miliar usai Perubahan Anggaran 2025. Dana tersebut akan difokuskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Bupati Rembang Harno dalam audiensi bersama lima mahasiswa PMII di Ruang Paripurna DPRD Rembang, baru-baru ini. Pertemuan juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Hanies Cholil Barro’, Ketua DPRD Abdul Rouf, Forkopimda, hingga sejumlah anggota dewan.
Menurut Bupati Harno, capaian ini merupakan hasil efisiensi dan pengalihan kegiatan yang tidak wajib.
“Selama lima bulan kita pilah-pilah. Alhamdulillah bisa terkumpul Rp 100 miliar,” kata Harno.
Ia menjelaskan, langkah itu dijalankan sesuai arahan Presiden serta bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“BPK bahkan datang sebulan tiga kali untuk memberikan petunjuk agar semua sesuai aturan,” imbuhnya.
Untuk mendukung program ini, Bupati telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh OPD agar menunda kegiatan yang tidak wajib.
“Kalau masih dilaksanakan, harus komunikasi dengan Bupati. BPPKAD juga tidak berani mencairkan anggaran tanpa koordinasi. Semua patuh, sehingga dana bisa terkumpul,” jelasnya.
Adapun Rp 100 miliar tersebut akan diprioritaskan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat, melunasi tunjangan guru dan insentif tenaga kesehatan, pembangunan Pasar Hewan Pamotan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), perbaikan jalan antar desa-kecamatan, hingga rehabilitasi 12 SD yang rusak parah.
“Seluruh pembangunan akan kita lakukan dengan standar kualitas tinggi sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah. Evaluasi insyaAllah minggu depan,” pungkas Harno.
(wan/daf)
