Rembang, Anggota DPR RI Komisi IV sekaligus Anggota MPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan komitmen negara dalam memperkuat kesejahteraan nelayan kecil melalui kegiatan Sosialisasi MPR RI Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Konsensus Dasar, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan mesin kapal kepada Koperasi Usaha Bersama Nelayan.
Menurut Firman, penguatan wawasan kebangsaan tidak hanya berbicara soal nilai dan ideologi, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir. Nelayan, sebagai penjaga kedaulatan laut, dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari negara.
Dalam kegiatan tersebut, Firman Soebagyo menyerahkan 15 unit mesin kapal dengan nilai total sekitar Rp150 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan saat melaut sekaligus meringankan beban operasional yang selama ini menjadi persoalan utama nelayan kecil dan tradisional.
Firman menjelaskan, bantuan mesin kapal merupakan bagian dari rangkaian program pemberdayaan nelayan yang telah digulirkan sebelumnya. Sejumlah bantuan telah disalurkan, mulai dari program Kalaju senilai Rp600 juta, bantuan alat tangkap ikan, hingga program pendukung lainnya yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
“Semua bantuan itu diberikan untuk meringankan beban nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Firman.
Perizinan Rumit Dinilai Picu Kriminalisasi
Meski berbagai program bantuan terus digulirkan, Firman menyoroti persoalan klasik yang masih membelit nelayan kecil, yakni rumitnya perizinan. Banyaknya aturan dan pintu perizinan dinilai justru menempatkan nelayan dalam posisi rawan, bahkan berujung pada kriminalisasi saat melaut.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit nelayan yang harus membayar denda hingga puluhan juta rupiah, padahal kapal yang digunakan merupakan hasil pinjaman perbankan. Kondisi ini dinilai tidak adil dan bertolak belakang dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“Keluhan utama nelayan kecil hampir semuanya soal perizinan. Terlalu banyak pintu yang mengatur, sehingga nelayan justru menjadi korban kriminalisasi di laut,” tegasnya.
Firman menekankan, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo, aturan yang menyulitkan masyarakat harus dievaluasi dan disederhanakan. Negara, kata dia, harus memastikan nelayan dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan.
“Kalau aturannya menyulitkan, itu yang harus diperbaiki. Kebijakan harus benar-benar berpihak kepada nelayan kecil,” jelas anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi kelautan, perikanan, dan kehutanan tersebut.
Melalui Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Empat Konsensus Dasar MPR RI—yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—Firman berharap nelayan tidak hanya diperkuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Ia pun mendorong adanya evaluasi dan penyederhanaan regulasi di sektor kelautan dan perikanan agar nelayan kecil dapat terus berdaya dan sejahtera.
