Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menggelar rapat koordinasi untuk menyinkronkan data kepesertaan BPJS Kesehatan dan berbagai program bantuan sosial lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rapat digelar di ruang Bupati Rembang, Selasa (5/8).
Langkah ini dilakukan guna memverifikasi dan memvalidasi ulang data penerima manfaat agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Rembang, Harno, dan dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, BPS, anggota DPRD Rembang, serta sejumlah OPD terkait. Fokus pembahasan adalah penyelarasan basis data program seperti PKH, BPNT, dan JKN.
“Intinya untuk memvalidkan data penerima bantuan. Masih sering saya dengar, ada warga yang seharusnya menerima tapi tidak tercatat, atau sebaliknya,” ujar Harno usai rapat.
Ia menyebut forum ini sebagai langkah awal agar seluruh data bantuan bisa terintegrasi lintas lembaga, dari desa hingga pusat.
“Semua data harus terkoneksi—baik di Dinas Sosial, BPS, maupun DTSEN. Ke depan, bantuan harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Harno juga menekankan pentingnya peran desa dalam pemutakhiran data. Menurutnya, perangkat desa dan RT adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.
“Yang paling tahu kondisi masyarakat itu RT dan Desa. Mereka nanti yang mendata ulang dan menyinkronkan dengan pusat,” jelasnya.
Dalam rapat juga terungkap adanya kendala teknis. Salah satunya, data penerima baru yang sudah diperbarui di daerah tak kunjung muncul di pusat.
“Tadi sempat disampaikan, kadang data sudah dihapus dan diganti, tapi nama baru belum muncul di pusat. Kalau masih belum terselesaikan, saya akan langsung komunikasi ke kementerian,” pungkasnya.
(kyv/daf)
