REMBANG – Asosiasi Jaring Tarik Berkantong (JTB) “Baita Adiguna” Kabupaten Rembang menyuarakan keluhan nelayan terkait kebijakan dan kenaikan harga BBM. Aspirasi itu disampaikan dalam forum audiensi bersama DPRD Rembang hari ini (4/5/2026) di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat.
Perwakilan asosiasi, Lestari Priyanto, mengatakan kondisi di lapangan membuat nelayan semakin tertekan. Ia menilai sejumlah kebijakan belum berpihak, terutama terkait pembatasan wilayah tangkap dan regulasi yang dinilai belum jelas.
Selain itu, kenaikan harga BBM, khususnya solar, disebut sangat membebani operasional melaut. Dampaknya, biaya meningkat dan hasil tangkapan menurun, yang berpotensi memicu keresahan di kalangan nelayan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Rembang, Nasirudin, menyatakan pihaknya memahami kondisi tersebut. Politisi PKB dari Dapil Rembang 4 itu menegaskan akan mendukung penyampaian aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.
“Secara kewenangan, kebijakan memang ada di pemerintah pusat. Namun kami di daerah akan mendorong melalui rekomendasi agar ada kelonggaran regulasi, sehingga masyarakat tetap bisa bertahan,” ujarnya.
Nasirudin menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar aspirasi nelayan didengar oleh Presiden, DPR RI, hingga kementerian terkait. Upaya itu dilakukan demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Rembang, Moch. Sofyan Cholid, menyatakan Pemkab Rembang siap memfasilitasi nelayan untuk berkoordinasi dengan kementerian. Ia menyebut salah satu tuntutan utama nelayan adalah adanya penetapan harga khusus untuk BBM jenis solar.
“Pemkab Rembang siap memfasilitasi nelayan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait. Termasuk menyampaikan keluhan soal kenaikan harga BBM, khususnya solar,” kata Cholid.
(daf/daf)
