Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang tak ingin usulan pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) hanya berhenti di atas meja. Bupati Rembang Harno memilih jemput bola dengan datang langsung ke Jakarta untuk memastikan kepastian usulan sekaligus mengawal peluang anggaran pusat bagi Rembang.
Kunjungan tersebut dilakukan dengan menemui Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar beserta jajarannya. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemkab Rembang memastikan sejumlah ruas jalan yang telah diusulkan dapat masuk dalam program pembangunan tahun 2026.
Harno mengatakan, kedatangannya ke Jakarta secara khusus untuk menanyakan perkembangan usulan IJD yang sebelumnya telah diajukan.
“Konsultasi, menanyakan usulan-usulan IJD tahun 2025, dengan harapan bisa lolos di tahun 2026,” kata Harno dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).
Dari hasil konsultasi tersebut, sejumlah paket pembangunan jalan di Kabupaten Rembang disebut berpeluang mendapatkan intervensi anggaran pemerintah pusat.
Beberapa di antaranya berada di wilayah Rembang bagian timur, utara, hingga selatan. Harno menyebut pembangunan ruas Banyuurip-Gunem dan Banyuurip-Jape termasuk yang diprediksi masuk.
“Prediksi masuk termasuk pembangunan Banyuurip-Gunem dan Banyuurip-Jape,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Selain pembangunan jalan baru maupun peningkatan ruas, terdapat pula usulan pelebaran dan pemeliharaan berkala. Di wilayah timur, misalnya, terdapat usulan pelebaran jalan Lodan Wetan-Bonjor serta pemeliharaan berkala ruas Kalipang-Lodan Wetan.
“Yang timur kemungkinan lolos pelebaran jalan Lodan Wetan ke Bonjor, sama pemeliharaan berkala jalan Kalipang, Lodan Wetan,” terang Harno.
Meski demikian, Harno belum merinci seluruh paket yang berpotensi mendapatkan anggaran. Menurutnya, sejumlah usulan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Untuk yang lain-lain menunggu keputusan bulan November mendatang,” katanya.
Harno menegaskan, kedatangannya ke Jakarta bukan sekadar konsultasi, tetapi juga bagian dari pengawalan agar usulan pembangunan jalan Rembang mendapat perhatian dan porsi anggaran dari pemerintah pusat.
Pemkab Rembang juga terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan detail ruas, paket pekerjaan, serta perkembangan masing-masing usulan.
Menurut Harno, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Jalan yang lebih baik diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi.
“Kita ingin memastikan usulan yang sudah disampaikan itu bagaimana kepastiannya. Harapannya, yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Rembang bisa mendapatkan dukungan anggaran,” pungkas Harno.
Comments are closed.