Rembang – Bupati Rembang, Harno, angkat suara terkait kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal, khususnya dalam hal penyetoran dividen ke kas daerah.
Dalam wawancara eksklusif, Harno menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang mengalami kerugian atau tidak menyetorkan dividen.
“BUMD yang tidak setor dividen semua akan dievaluasi. Jadi tujuan inti BUMD itu termasuk memberikan dividen. Itu tetap semuanya akan ada evaluasi-evaluasi agar bisa lebih baik dan ke depannya juga bisa setor dividen,” tegas Harno, Selasa (20/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa beberapa BUMD dalam kondisi tekor atau menghadapi berbagai masalah internal. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat seharusnya BUMD menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang strategis.
Meski belum menetapkan target angka dividen yang harus disetor, Harno memastikan akan turun langsung untuk mengkaji kondisi masing-masing BUMD.
“Saya akan masuk dulu di PDAM, mungkin bulan depan. Saat ini belum. Akan saya pelajari satu per satu dari sekian BUMD,” ungkapnya.
Langkah awal yang akan diambil adalah melakukan inventarisasi seluruh aset yang dimiliki oleh BUMD. Menurut Harno, pemetaan aset penting untuk mengetahui potensi dan kendala yang ada di lapangan.
“Semua akan kita pelajari. Kita lihat apa masalahnya, dan kita evaluasi agar ke depannya bisa lebih baik dan bisa menyetor dividen sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Sikap tegas Bupati Harno ini menjadi angin segar bagi upaya perbaikan manajemen BUMD di Kabupaten Rembang. Harapannya, ke depan BUMD bisa dikelola lebih profesional dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Rembang baru-baru ini mempertanyakan kinerja PT Rembang Bangkit Sejahtera (RBSJ). Sebuah perusahaan milik daerah yang selama empat tahun terakhir tak menyetorkan dividen sepeser pun kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.
Joko Supriadi, salah satu anggota Komisi II, menyampaikan kekecewaannya dengan tegas.
Ia menilai, sebagai pengelola berbagai aset strategis seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pelabuhan, PT RBSJ seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini sangat miris, mengingat potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah, tetapi tidak ada satu pun setoran dividen selama bertahun-tahun,” ujar Joko, Selasa (13/5).
(kyv/daf)
