Rembang – Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies), menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, Pemkab, TNI-Polri, dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas demokrasi.
Hal itu ia sampaikan saat kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja Bawaslu Kabupaten Rembang, Senin (15/9/2025).
Gus Hanies menilai penguatan kelembagaan Bawaslu sangat strategis, terutama menjelang tahapan pemilu. Ia menganalogikan kelembagaan sebagai mesin yang harus dirawat agar terus berjalan optimal, tidak hanya saat momentum tertentu, tapi berkelanjutan hingga Pemilu Serentak 2029.
“Penguatan kelembagaan apalagi di masa pemilu ini harus dilakukan. Karena strategis dan penting, apalagi bersama para stakeholder dan pegiat pemilu lainnya,” kata Gus Hanies.
Menurutnya, kondisi demokrasi di Rembang relatif kondusif pasca pemilu maupun pilkada. Hal itu, lanjut dia, tak lepas dari komunikasi intensif antar-stakeholder sehingga potensi konflik bisa diredam.
“Secara nasional memang ada tren menurun, tetapi di Rembang saya pikir justru naik. Indikatornya, pasca pemilu suasana tetap kondusif, berbeda dengan daerah lain yang ramai,” ujarnya.
Gus Hanies juga menyoroti tantangan baru dalam pengawasan pemilu, terutama maraknya hoaks dan potongan video di media sosial. Ia berharap peran Bawaslu ke depan tidak hanya sebatas administrasi, melainkan amanah konstitusional.
“Ke depan kami berharap pengawasan pemilu tidak sekadar administrasi. Bawaslu harus ikut andil dalam menangkal penyebaran informasi palsu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, menyebut kegiatan ini merupakan mandat Komisi II DPR RI kepada seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya memperkuat peran pengawas sekaligus memastikan demokrasi di daerah tetap sehat dan akuntabel.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada sekaligus menyerap aspirasi peserta,” kata Totok.
Menurutnya, masukan masyarakat menjadi bekal penting bagi Bawaslu dalam menyusun langkah pengawasan ke depan, sehingga tercipta pemilu berintegritas sekaligus mendukung keamanan dan ketertiban sesuai harapan pemerintah pusat.
“Kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana proyeksi tata kelola demokrasi ke depan. Pemilu dan pilkada mau seperti apa ke depannya, sehingga akan lebih manteb lagi ketika kita juga mendengar langsung dari Komisi II DPR RI,” pungkasnya.
(daf/daf)
Comments are closed.