REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang mencatat tren positif dalam upaya penanganan stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes), prevalensi stunting terus menurun dalam empat tahun terakhir hingga mencapai 12,2 persen pada 2025.
Kepala Dinkes Rembang dr Ali Syofi’i mengatakan capaian tersebut diperoleh dari hasil penimbangan balita yang dilaporkan secara berkala melalui aplikasi Sigizi Kesga.
“Kita melaporkan rutin hasil penimbangan seluruh balita yang ada di Kabupaten Rembang melalui aplikasi Sigizi Kesga. Tahun 2025 angka turun lagi menjadi 12,2 persen,” ujarnya.
Data menunjukkan prevalensi stunting di Rembang berada di angka 24,3 persen pada 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Angka itu turun menjadi 19,5 persen pada 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), kemudian kembali turun menjadi 15,8 persen pada 2024 berdasarkan SSGI, hingga mencapai 12,2 persen pada 2025 berdasarkan Sigizi Kesga.
Menurut Ali, penurunan tersebut merupakan hasil kerja bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin Wakil Bupati Hanies. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama lintas sektor menjalankan program sesuai kewenangan masing-masing untuk mempercepat penurunan angka stunting.
“Semua perangkat daerah dan lintas sektor dikerahkan melakukan langkah sesuai kewenangan OPD masing-masing untuk bagaimana menurunkan stunting,” katanya.
Selain intervensi penanganan stunting, Dinkes juga terus memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan. Seluruh 17 puskesmas kini telah dilengkapi layanan ultrasonografi (USG) untuk pemeriksaan ibu hamil, fasilitas laboratorium, serta armada ambulans. Rata-rata setiap puskesmas memiliki tiga hingga empat unit ambulans.
Peningkatan sarana tersebut turut berdampak pada kualitas layanan. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas maupun RSUD dr R Soetrasno tercatat berada di atas 80 persen.
Rembang Kembali Raih Status UHC Prioritas
Pemkab Rembang juga berhasil mengembalikan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas setelah sempat kehilangan predikat tersebut akibat menurunnya tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan.
Perbaikan dilakukan melalui percepatan pendaftaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah daerah bagi warga kurang mampu. Upaya itu membuat Rembang kembali memperoleh status UHC Prioritas pada Oktober 2025.
Hingga akhir Juni 2026, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Rembang mencapai 99,41 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,05 persen. Capaian tersebut telah melampaui syarat minimal UHC Prioritas, yakni 98 persen kepesertaan dan 80 persen keaktifan.
Ali menjelaskan, status UHC Prioritas memberikan kemudahan bagi masyarakat yang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Bedanya UHC biasa ketika ada orang yang membutuhkan, mendaftar bisa aktif bulan berikutnya. Untuk UHC prioritas ketika ada masyarakat ingin mendaftar peserta BPJS maka saat itu juga bisa langsung aktif,” jelasnya.
Status tersebut dinilai penting, terutama saat banyak peserta PBI APBN mengalami reaktivasi pada 2026. Dengan UHC Prioritas, warga yang kartu KIS-nya tidak aktif dapat segera didaftarkan kembali dan langsung memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menunggu masa aktif berikutnya.
Kematian Ibu Turun Jadi 5 Kasus, Terendah di Rembang
Selain penurunan stunting, Dinkes Rembang juga mencatat penurunan signifikan pada angka kematian ibu. Sepanjang 2025 tercatat hanya lima kasus kematian ibu, turun dari 11 kasus pada tahun sebelumnya.
“Terkait angkanya bahwa di Kabupaten Rembang kematian ibu di tahun 2025 berhasil diturunkan. Jumlah kematian ibu ada 5 kematian,” kata Ali.
Penurunan juga terjadi pada angka kematian bayi. Jika beberapa tahun sebelumnya jumlahnya sempat melampaui 150 kasus, kemudian turun menjadi sekitar 124–125 kasus pada tahun sebelumnya, maka pada 2025 kembali menurun menjadi 96 kasus.
Ali mengatakan capaian tersebut didukung inovasi Telponi (Temokno, Laporno, Openi) yang melibatkan puskesmas, pustu, posyandu, rumah sakit, serta tenaga kesehatan untuk memantau ibu hamil berisiko tinggi secara berkelanjutan.
“Lewat sistem Telponi tim Dinkes setiap hari bertemu bidan, dokter puskesmas, rumah sakit komunikasi aktif melalui zoom, video call, serta komunikasi lain memantau sampai situasi terbawah kita tahu. Ini effort menurut kami, kerja keras luar biasa dari tim Dinkes, rumah sakit negeri dan swasta, serta puskesmas,” ujarnya.
Pada 2026, Dinkes Rembang menargetkan angka kematian ibu dan bayi tidak kembali meningkat sehingga tren penurunan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan.
(daf/daf)
Comments are closed.