Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus mengintensifkan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting lewat kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program yang menyasar keluarga berisiko stunting di seluruh kecamatan.
Skema Baru 2025
Penguatan program dilakukan lewat sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) di aula Bappeda Rembang, Kamis (4/9/2025).
Kabid PPM Bappeda Rembang, Sigit Purwanto, menyebut tahun 2025 ada skema baru dalam sistem pelaporan kinerja stunting. Kali ini pelibatan dilakukan hingga level desa dan kecamatan.
“Di tingkat kecamatan ada tiga user, yakni operator, verifikator, dan camat. Di Puskesmas juga ada operator, ditambah PLKB, serta user dari OPD lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Kemenag,” kata Sigit.
Menurutnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sudah terbentuk di semua level. Namun, peran kecamatan kini lebih penting karena verifikasi laporan dilakukan di kecamatan sebelum naik ke kabupaten.
Angka Stunting Rembang
Prevalensi stunting di Rembang pada 2024 tercatat 12,8 persen. Angka ini jadi acuan bagi semua tingkatan untuk melakukan percepatan penurunan melalui indikator kinerja yang ditetapkan.
Kelompok sasaran intervensi meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, batita, remaja putri, hingga rumah tangga berisiko stunting.
Indikator baru juga mencakup akses air minum dan sanitasi aman, kepesertaan JKN, pendampingan keluarga, serta kepemilikan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
“Khusus untuk KIA, capaian kita belum maksimal. Maka Pemkab sedang mengkaji skema insentif, misalnya dengan diskon belanja di toko buku bagi pemegang KIA,” jelas Sigit.
Giatkan Pemanfaatan Pekarangan
Selain itu, Pemkab juga mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam bahan pangan bergizi. Peran penyuluh pertanian bersama BPP kecamatan disebut penting untuk menggerakkan masyarakat.
“Upaya ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi keluarga, tapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal,” tandasnya.
(daf/daf)