REMBANG – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan saat kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) RHL di salah satu hotel kawasan Pantura, Rembang, Selasa (7/10/2025).
Firman menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Komisi IV DPR RI dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Kegiatan hari ini terkait bimbingan teknis rehabilitasi hutan dan lahan pertanian. Ini salah satu program yang telah kita sepakati bersama antara Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR. Ini penting,” kata Firman.
Menurutnya, kawasan hutan memiliki tiga fungsi utama: ekologi, ekonomi, dan sosial. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan perlu didorong untuk memanfaatkan potensi tersebut tanpa merusak kelestariannya.
“Hutan kita cukup luas, 95,5 juta hektare, dan kini banyak yang rusak akibat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, galian C atau tambang-tambang yang tidak bermartabat. Itu jelas merusak ekosistem kita,” ujarnya.
Firman juga menyoroti pentingnya edukasi melalui pelatihan seperti ini. Ia mencontohkan salah satu peserta yang berhasil mengembangkan komoditas kedondong dan meraih penghasilan hingga Rp 1 juta per tahun dari pengelolaan lahan hutan secara berkelanjutan.
“Potensi-potensi inilah yang bisa diarahkan lewat perhutanan sosial agar masyarakat bisa mengoptimalkan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tapi ingat, bukan untuk menanam tebu atau jagung, melainkan tanaman tegakan seperti mangga, pete, durian, atau alpukat,” tegasnya.
Firman berharap Kabupaten Rembang bisa meniru keberhasilan wilayah lain seperti Pati, yang sudah menikmati hasil dari pengelolaan perhutanan sosial hingga tahap ekspor.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, Arif Setyo Utomo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperbaiki kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
“Rehabilitasi hutan itu di dalam kawasan hutan, kalau lahan di luar kawasan. Tujuannya memperbaiki kondisi DAS agar saat hujan deras, air bisa ditampung dan tidak langsung mengalir ke bawah, sehingga mencegah banjir,” terang Arif.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Rembang, Maryono. Ia menilai kondisi lingkungan saat ini sudah mengkhawatirkan akibat pertambangan ilegal dan maraknya hutan gundul.
“Teman-teman ini mau mencintai lingkungan yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Banyak hutan gundul, longsor, dan tambang yang izinnya tidak ada. Ini akan merusak lingkungan,” kata Maryono.
Ia menambahkan pentingnya keberanian dalam menyuarakan isu lingkungan agar kerusakan tidak makin parah.
“Kalau ekosistem rusak, kehidupan kita juga rusak. Kasihan daerah kita kalau dirusak pihak luar yang hanya mengambil keuntungan tanpa memperbaiki,” tegasnya.
Maryono menyebut sudah berkoordinasi dengan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah dan BPDAS untuk menjalin kolaborasi dengan pihak kehutanan di tingkat kabupaten, agar program reboisasi bisa segera direalisasikan di titik-titik yang membutuhkan.
(daf/daf)
