Rembang – Bupati Harno menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kedisiplinan para pejabat dan peserta rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Salah satu langkah yang akan diterapkannya adalah larangan penggunaan telepon genggam selama rapat berlangsung.
“Saya akan usahakan, setiap rapat dengan bupati tidak boleh memakai handphone. Karena apa? Saya sudah sering berkali-kali rapat, semua pada membawa HP. Yang satu menjawab telepon, yang lain gantian,” tegas Harno, Selasa (10/6/2025).
“Kalau tidak begitu, kadang ada yang sambil membalas WeA, masih sibuk bertukar pesan. Maka dari itu, hal semacam ini termasuk bagian dari kedisiplinan. Setiap rapat dengan saya harus fokus. Tidak ada bermain-main dengan handphone atau hal lain yang mengganggu,” sambung.
Ia menambahkan bahwa kebiasaan ini akan mulai diterapkan secara konsisten ke depan, demi menciptakan suasana rapat yang lebih produktif dan tertib. “Saya membiasakan, ke depannya akan seperti itu,” ujarnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional di lingkungan pemerintahan daerah.
Kebijakan Bupati Rembang, Harno, yang melarang penggunaan telepon genggam selama rapat mendapat dukungan dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satunya disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dinindagkop UKM), Mahfudz.
Mahfudz menyatakan bahwa larangan tersebut justru akan meningkatkan fokus dan efektivitas selama forum berlangsung.
“Agar kita tidak sibuk memainkan HP begitu saja. Saya setuju, sangat setuju,” ujar Mahfudz usai mengikuti salah satu rapat bersama Bupati.
Ia mengakui, selama ini suasana rapat kerap terganggu karena adanya aktivitas komunikasi melalui telepon maupun pesan singkat.
“Selama ini masih terganggu dengan orang yang chatting, orang yang menghubungi kita. Arahnya Pak Bupati kan ingin supaya informasi yang disampaikan tidak terganggu oleh kesibukan menerima telepon, chat, atau yang lain,” jelasnya.
Menurut Mahfudz, tanpa gangguan dari perangkat elektronik, peserta rapat bisa lebih menikmati jalannya diskusi dan menyerap informasi dengan baik.
“Kita malah lebih menikmati kalau tidak menggunakan HP saat rapat,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi awal pembiasaan budaya kerja yang lebih disiplin, tertib, dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
(kyv/daf)
