REMBANG – Anggota MPR RI Firman Soebagyo menegaskan adanya pembaruan besar dalam kebijakan pemerintah di sektor pertanian, khususnya terkait distribusi pupuk, penetapan harga dan kualitas beras, serta peningkatan subsidi bagi petani. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyederhanakan proses di lapangan sekaligus mendorong peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional.
Firman menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Komisi IV DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) Pupuk, pemerintah secara resmi telah menghapus penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sebagai gantinya, Pupuk Indonesia telah membangun sistem baru yang memungkinkan petani mengakses pupuk cukup dengan menggunakan KTP, sehingga proses menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit.
“Prinsip kebijakan ini jelas, negara ingin mempermudah petani, bukan mempersulit. Ini sejalan dengan arahan Bapak Prabowo dan Bapak Sudien agar kebijakan pertanian benar-benar berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan,” ujar Firman.
Meski demikian, Firman mengungkapkan masih ditemukan praktik penggunaan Kartu Tani di lapangan. Temuan tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah dan Pupuk Indonesia, serta distributor yang masih menerapkan sistem lama akan mendapat teguran. Ia menegaskan, aturan yang sudah diputuskan harus dijalankan secara konsisten demi keadilan bagi petani.
Selain soal pupuk, Firman juga menyinggung kebijakan harga beras yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut sudah cukup baik untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Namun, kualitas beras diakui masih menjadi tantangan, terutama akibat faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen.
“Arahan Presiden jelas, hasil panen petani harus dibeli apa pun kondisinya. Ini tentu berdampak pada kualitas beras secara umum, apalagi masih banyak petani yang belum memiliki alat pengering atau dryer,” jelasnya.
Firman mencontohkan sejumlah petani yang telah mendapatkan bantuan dryer dan berhasil memodifikasinya dari bahan bakar solar menjadi tenaga listrik, sehingga lebih efisien dan murah. Menurutnya, langkah semacam ini perlu diperluas agar kualitas beras dapat terus ditingkatkan tanpa membebani petani.
Dalam kesempatan tersebut, Firman juga menegaskan bahwa stok pupuk saat ini dalam kondisi aman. Bahkan, pemerintah bersama Komisi IV DPR RI dengan dukungan penuh Presiden Prabowo telah menaikkan anggaran subsidi pupuk secara signifikan menjadi Rp47 triliun.
Peningkatan subsidi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pupuk di lapangan, menurunkan harga pupuk agar lebih terjangkau bagi petani, sekaligus meningkatkan margin keuntungan bagi pengecer dan distributor. Firman menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian saat ini sangat luar biasa dan menjadi momentum penting bagi kebangkitan petani.
“Ini perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harapannya, kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkas Firman.
