Rembang – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rembang menyampaikan serangkaian tuntutan dalam audiensi bersama DPRD, Pemkab, dan aparat keamanan Rembang, pada Senin (1/9/2025).
Audiensi yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Rembang itu dihadiri lima perwakilan PMII dari masing-masing komisariat. Mereka memutuskan menyampaikan aspirasi lewat jalur dialog.
Ketua PC PMII Rembang, Zubairul Kamal Itazza, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan pada 31 Agustus lalu.
Ia menyebut jalur damai dipilih untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah meningkatnya tensi nasional.
“Banyak tokoh dan kiai mendorong agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. Maka kami memilih jalur audiensi agar suasana di Rembang tetap sejuk,” jelas Zubairul.
Ini Daftar Lengkap Tuntutan PMII Rembang:
A. Kepada Kapolres Rembang:
1. Meminta penjelasan resmi terkait kronologi gugurnya Affan Kurniawan saat demonstrasi di Jakarta agar masyarakat tidak terjebak hoaks.
2. Meminta transparansi progres penanganan kasus pasca peristiwa tersebut.
B. Kepada DPRD Rembang:
1. Meminta penjelasan isu tunjangan anggota DPR RI dan transparansi tunjangan DPRD Rembang.
2. Meminta klarifikasi terkait viralnya aksi “joget-joget” anggota DPR RI, termasuk sikap DPRD Rembang terhadap fenomena tersebut.
C. Kepada Bupati Rembang:
1. Menuntut kejelasan kebijakan insentif pajak bagi pejabat daerah.
2. Meminta penjelasan alasan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Meminta laporan progres pembangunan yang dijanjikan dalam 150 hari kerja.
4. Mempertanyakan transparansi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
D.Rekomendasi PMII Rembang:
1. Mendorong Kapolres, Bupati, dan Ketua DPRD untuk bersedia menemui massa aksi dan menyiapkan jawaban yang tepat agar eskalasi aksi bisa diredam.
2. Mendorong pengamanan berlapis di komplek kantor Bupati dan DPRD, Mapolres, serta Polsek untuk mengantisipasi potensi kericuhan.
3. Meminta Dandim 0720/Rembang memback-up pengamanan bersama kepolisian.
4. Mendorong Pemkab Rembang melalui Sekda:
5. Melakukan pengamanan terhadap aset-aset berharga kantor DPRD dan kantor Bupati.
6. Menghimbau sekolah-sekolah SMA/SMK dan SMP agar melarang siswa terlibat aksi unjuk rasa, bahkan dengan sanksi akademis jika perlu.
Respons Pemerintah Daerah
Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi atas sikap damai mahasiswa dan keterbukaan mereka dalam menyampaikan aspirasi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada PMII yang memilih jalur audiensi. Ini menjadi contoh baik. Semua masukan akan kami tindak lanjuti sesuai kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Harno.
Ia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dengan cara damai adalah bentuk kedewasaan demokrasi di Rembang.
“Tertib, damai, dan bermartabat. Kita patut bersyukur,” tandasnya.
(wan/daf)
