Rembang – Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Rembang yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang, Ridwan, memberikan tanggapannya dalam sebuah kesempatan wawancara resmi dengan rembangsepekan.com, Jumat (11/4/2025).
Ridwan menjelaskan bahwa secara normatif, APBD 2025 memang disahkan dalam kondisi defisit sebesar Rp5 miliar. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak perlu menimbulkan kekhawatiran karena telah dipastikan akan tertutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari Tahun Anggaran 2024.
“Secara normatif APBD Tahun Anggaran 2025 yang disahkan akhir November 2024 benar terjadi defisit Rp5 miliar, namun angka tersebut sudah dipastikan akan ditutup dengan Silpa 2024. Sehingga bisa dipastikan malah surplus anggaran,” ujar Ridwan kepada wartawan.
Lebih lanjut, Ridwan merespons maraknya informasi di sejumlah media yang menyebutkan bahwa APBD Rembang mengalami defisit hingga Rp252 miliar.
Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil pembacaan awal yang belum melalui proses klarifikasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Perkara ada sliweran informasi di media terjadi defisit sekitar Rp252 miliar, setelah Banggar adakan pencocokan dengan TAPD, tinggal sekitar Rp236 miliar,” terangnya.
Namun demikian, Ridwan menekankan bahwa angka Rp236 miliar tersebut bukanlah angka final. Setelah dilakukan pencermatan lebih dalam, banyak pos anggaran yang ditemukan belum memiliki kepastian pembiayaan dan masih bersifat aspiratif.
“Setelah kita cermati ternyata angka Rp236 miliar masih banyak ditemukan angka yang bersifat cita-cita dan harapan sehingga masih banyak yang bisa dikoreksi,” tegasnya.
Dalam forum resmi antara Banggar dan TAPD yang digelar pada Rabu lalu, lanjut Ridwan, telah dilakukan langkah-langkah strategis untuk menginventarisasi potensi sumber anggaran yang dapat digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.
“Toh dalam forum Banggar dengan TAPD Rabu (9/4/2025) kemarin sudah diinventarisir sumber anggaran untuk menutup angka Rp236 miliar yang dimaksud,” imbuhnya.
Ridwan juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam isu defisit yang belum memiliki dasar kuat.
Ia bahkan mendorong agar proses pembahasan Perubahan APBD dilakukan lebih awal guna memberikan kepastian terhadap arah pembangunan daerah.
“Dengan demikian saya menghimbau agar rakyat, OPD dan stackeholder tidak lagi dihantui oleh isu defisat-defisit tanpa segera diciptakan kepastiannya, sehingga saya lebih mendesak untuk dilakukan pembahasan perubahan APBD sesegera mungkin untuk menjamin kepastian Anggaran,” pungkas Ridwan.
Politisi asal PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong akuntabilitas anggaran daerah.
Pemerintah daerah pun diharapkan segera merespons dorongan legislatif ini demi menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
(kyv/daf)
