Rembang – Kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Rembang hingga pertengahan tahun ini dinilai belum memuaskan. DPRD setempat meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menggenjot capaian.
Anggota Komisi II DPRD Rembang dari Partai Golkar, Maryono, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, realisasi pajak daerah baru mencapai 27 persen dari target yang ditetapkan. Dari target total Rp 177,38 miliar, baru terkumpul sekitar Rp 48,11 miliar.
“Ini sudah masuk semester pertama, tapi capaian pajak masih jauh dari harapan. Pemerintah daerah harus lebih aktif dan serius dalam mengejar target,” kata Maryono saat ditemui wartawan, Jumat (20/6/2025).
Ia mendorong OPD terkait, khususnya yang membidangi urusan perpajakan, untuk tidak hanya mengandalkan pola lama dalam menggali pendapatan. Diperlukan upaya sinergis lintas sektor dan inovasi yang nyata agar target bisa tercapai.
“Kalau tidak ada langkah progresif, target ini akan berat dicapai. Semua pihak yang terlibat harus duduk bersama, bersinergi agar pendapatan daerah bisa optimal,” ujarnya.
Maryono juga menyoroti sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang kontribusinya belum signifikan. Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menunjukkan, dari target Rp 28,38 miliar, baru terealisasi Rp 6,45 miliar atau sekitar 22,74 persen.
Ia menilai rendahnya angka ini salah satunya dipicu oleh berhentinya operasional PT Semen Gresik di Kecamatan Gunem, yang selama ini menjadi penyumbang besar pajak dari sektor tersebut.
“Setelah PT Semen Gresik berhenti beroperasi, dampaknya langsung terasa di sektor pajak MBLB. Ini harus menjadi perhatian khusus dari Pemkab,” kata Maryono.
Ia menegaskan pentingnya langkah strategis dan terukur agar ketergantungan pada satu sumber pendapatan bisa dikurangi, sekaligus memperkuat fondasi fiskal daerah.
(kyv/daf)
