REMBANG – Ribuan buruh PT Parkland World Indonesia (PWI) Rembang menyampaikan keberatan atas rencana penerapan parkir berbayar di lingkungan perusahaan. Persoalan itu menjadi salah satu tuntutan yang dibawa serikat pekerja saat audiensi dengan Bupati Rembang di Rumah Dinas Bupati, Rabu (24/6/2026).
Ketua SPSI Kabupaten Rembang, Adimas Luthfi Nugraha, mengatakan persoalan parkir muncul akibat keterbatasan lahan yang tersedia di kawasan pabrik. Saat ini area parkir disebut hanya mampu menampung sekitar 6.000 kendaraan, sementara jumlah karyawan PT PWI telah mencapai sekitar 10.700 orang.
Menurut Adimas, perusahaan berencana membuka area parkir baru di sebelah timur Gudang Laskar Buah sebagai akses keluar masuk karyawan. Namun para pekerja khawatir penggunaan lokasi tersebut akan dibarengi dengan kebijakan parkir berbayar.
“Kami meminta agar tidak ada parkir berbayar,” kata Adimas saat menyampaikan aspirasi pekerja. Selain itu, pekerja juga mempersoalkan rencana penerapan syarat kendaraan yang masuk area parkir harus memiliki pajak aktif, STNK aktif, dan SIM.
Menurutnya, banyak karyawan mengeluhkan persyaratan tersebut karena dinilai memberatkan pekerja. Hingga kini belum ada kepastian mengenai besaran tarif parkir, namun pekerja memperkirakan biaya yang dikenakan dapat mengikuti tarif parkir umum di Kabupaten Rembang sekitar Rp2.000 per kendaraan.
Keluhan itu disampaikan serikat pekerja yang tergabung dalam SPSI, SPN, dan SBSI. Mereka meminta agar biaya parkir ditanggung pihak perusahaan dan kebijakan terkait SIM maupun STNK ditinjau kembali.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Rembang Harno menyatakan akan memediasi persoalan antara pekerja dan manajemen PT PWI. Pemkab Rembang juga berencana mempertemukan kedua belah pihak dalam forum lanjutan guna mencari solusi atas persoalan yang belum menemukan titik temu.
“Intinya, karyawan menghendaki biaya parkir ditanggung pihak manajemen. Mereka juga meminta agar aturan terkait STNK dan SIM menjadi bahan pertimbangan,” ujar Harno.
(daf/daf)
