Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang mulai tancap gas menyiapkan diri menghadapi penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2025. Namun, skor salah satu indikator turun drastis usai diverifikasi tim provinsi.
Persiapan itu ditandai dengan rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Bupati, Senin (30/6/2025). Agenda utamanya menyatukan strategi agar Rembang tak sekadar ikut penilaian, tapi bisa naik peringkat.
Program dua tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan ini menilai sembilan aspek atau tatanan: mulai dari permukiman, pendidikan, pasar, transportasi, pariwisata, hingga penanggulangan bencana.
Kepala Dinas Kesehatan Rembang, dr. Ali Syofi’i, mengungkapkan hasil penilaian mandiri menunjukkan Rembang layak masuk kategori Wiwerda atau daerah berkembang. Tapi hasil verifikasi dari Provinsi Jawa Tengah justru menurunkan nilai, terutama pada sektor permukiman dan fasilitas umum.
“Permukiman dan fasilitas umum awalnya kami nilai sendiri 86,36. Tapi setelah diverifikasi provinsi, nilainya turun jadi 77,27. Akibatnya, kami hanya masuk kategori Padapa (pemula),” kata dr. Ali.
Dia berharap seluruh OPD bisa fokus memperbaiki sektor-sektor yang masih lemah, agar target minimal Wiwerda bisa tercapai.
Tahapan penilaian KKS 2025 mencakup dokumen administrasi pada Juli–Agustus, lalu verifikasi lapangan oleh tim pusat pada September.
“Validasi lapangan jadi tahap penting. Jadi mulai sekarang semua harus siap,” tegas dr. Ali.
Sementara itu, Bupati Rembang Harno meminta kerja sama antar-OPD diperkuat. Ia menekankan waktu yang tersisa harus dimanfaatkan maksimal untuk memperbaiki semua kekurangan.
“Jangan sampai ada satu tatanan yang bagus, tapi lainnya lemah. Kalau bisa semua naik bareng. Minimal Padapa, syukur-syukur bisa lebih tinggi,” ucapnya.
Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan, Pemkab Rembang berharap bisa memperbaiki nilai dan naik ke kategori lebih tinggi dalam penilaian KKS 2025.
(kyv/daf)
