Rembang – Upaya membentuk masyarakat adat baru berbasis nilai-nilai kebaharian terus digaungkan. Melalui kegiatan Pendidikan Dasar Kader Kalender (PDKK), semangat perubahan itu kembali dinyalakan pada Ahad (1/6/2025), di PKBM Sekolah Kerja Tanjungsari, Rembang.
Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh Yayasan Sultan Ali Bumi, PKBM Sekolah Kerja, serta Masyarakat Adat Bahari Nusantara. Mengusung semangat lokalitas dan kearifan bahari, PDKK menjadi ajang konsolidasi serta penguatan struktur organisasi Kalender Bahari Nusantara.
Tiga pemateri utama hadir membawakan materi mendalam, yakni Muhammad Ali Shadiqin selaku pencipta Kalender Bahari Nusantara, Ahmad Farihul Wafiq, dan Siti Qurratul A’yuni, keduanya menjadikan kalender tersebut sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi.
Materi yang dibahas mencakup filosofi dan fungsi Kalender Bahari Nusantara, Manifesto Wawasan Bahari, konsep Desa Adat Bahari, serta simbol budaya seperti lagu, sumpah, dan Baharen.
“Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan Kalender Bahari melalui konsolidasi organisasi,” ujar Ali Shadiqin dalam sesi pemaparan.
Sebagai bagian dari penguatan struktur, telah dilakukan pembentukan kepemimpinan di empat zona wilayah: barat, tengah, timur, dan selatan. Saat ini, dua zona; barat dan timur telah resmi dikukuhkan melalui prosesi penyerahan bendera dan pembacaan sumpah.
Kalender Bahari Nusantara sendiri memiliki fungsi praktis dalam kehidupan masyarakat pesisir dan pertanian. Kalender ini dilengkapi dengan informasi arah mata angin, kondisi cuaca, hingga pasang surut air laut, yang sangat berguna bagi nelayan dan petani dalam menentukan waktu kerja yang efektif.
Salah satu majelis tetua dari zona timur, Ulum, berharap agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) terkait Kalender Bahari.
“Kami sudah ikut mengawal proses awal pembentukan PERDA. Ini penting sebagai bentuk legalitas agar manfaat kalender ini dapat lebih luas dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Lebih dari sekadar sistem penanggalan, Kalender Bahari juga menjadi fondasi dalam pembangunan konsep ‘Desa Adat Bahari’. Desa ini mengusung tiga makna: Bahari sebagai desa tradisional, Bahari sebagai desa pembaruan (elok), dan Bahari sebagai air; dimana tiap desa akan memiliki satu sungai yang airnya bisa diminum dan menyatu dalam satu kesatuan ekologis.
“Desa Adat Bahari akan memiliki sungai yang mengalir, rumah-rumah panjang yang elok, dan patirtan atau sumber air murni. Bahari bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang perbaikan dan keberlanjutan,” pungkas Ali Shadiqin.
Kegiatan PDKK ini menjadi langkah nyata membangun masyarakat baru yang berbasis adat, alam, dan pengetahuan lokal. Sebuah ikhtiar untuk mengembalikan jati diri bangsa dari akar budaya dan kebaharian.
(wan/daf)
